Network
"Kalau aturannya seperti itu ya sudah terima saja cutinya tiga bulan, daripada harus memaksakan cuti enam bulan, padahal kondisi sehat-sehat saja," ucap Dian yang usia kehamilannya baru menginjak dua bulan.
Apakah UU ini menguntungkan pekerja perempuan?
Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Perempuan Indonesia (FSBPI), Jumisih, menyatakan pihaknya juga mendukung sepenuhnya ketentuan pasal cuti melahirkan dalam UU KIA.
Selama aturan tersebut memang mendukung kesehatan reproduksi perempuan dan tidak menjadi peluang untuk mendomestikasi peran perempuan. Tapi yang jadi masalah, dia ragu aturan soal cuti melahirkan bagi ibu pekerja itu bisa terlaksana di lapangan. Sebab ketentuan cuti tiga bulan yang sudah ada saja, banyak dilanggar oleh perusahaan, terutama dialami oleh buruh pabrik garmen.
"Dalam kondisi sekarang saja faktanya di lapangan cuti melahirkan yang tiga bulan susah diakses oleh buruh perempuan. Sekarang cuti enam bulan, dalam pandangan saya sulit direalisasikan," ungkap Jumisih.
Dalam beberapa kasus yang dilaporkan buruh garmen kepada FSBPI, kata Jumisih, buruh perempuan yang berstatus kontrak diminta mengundurkan diri ketika hendak mengajukan cuti melahirkan.
Iming-imingnya, begitu selesai cuti si buruh perempuan tersebut akan dipanggil bekerja kembali. Namun yang terjadi, saat kembali masuk bekerja diberikan kontrak baru. Tujuannya tak lain agar si pengusaha tak mengeluarkan uang atau membayar upah cuti melahirkan selama tiga bulan penuh.
"Bahasanya lembut, supaya bisa mengurus anak dengan baik, nanti melamar lagi setelah siap kembali bekerja. Itu kata-kata manis, tapi jebakan."
Kalaupun tidak dipecat, biasanya perusahaan akan memaksa pekerjanya membuat surat pernyataan yang berisi bahwa dia bersedia kembali bekerja atas kemauan sendiri.
