Network
JAMBIAN.ID - Pemerintah memandang perlu memberikan bantuan sosial (bansos) kepada pelaku judi online, karena termasuk miskin karena perjudian. Sebaliknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai pelaku judi online justru akan menggunakan bansos untuk modal main judi kembali.
"Uang untuk bansos ini kan terbatas, jadi harus memang diprioritaskan pada orang yang bekerja, berusaha dan belajar untuk mempertahankan hidup. Kalau bansos dikasih untuk pelaku judi, berpotensi besar akan dijadikan modal untuk main kembali," kata Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof Asrorun Niam Sholeh di Kantor MUI Pusat, Jakarta dikutip dari PikiranRakyat.com, Sabtu 15 Juni 2024.
Ia juga mengkritik alasan pemerintah untuk memberikan bansos pada pelaku judi online. Alasan pelaku judi online adalah korban yang kemudian akhirnya masuk pada level kemiskinan struktural sulit diterima. Pasalnya berjudi merupakan pilihan hidup pelaku dengan sangat sadar.
Baca Juga: Bantu UMKM Naik Kelas, Shopee Bikin Pengusaha Bertransformasi dan Berdaya Saing di Awal 2024
Berbeda dengan pinjaman daring (pinjol), di mana terdapat sejumlah penyedia layanan yang melakukan kecurangan, dan menyebabkan penggunanya tertipu lalu menjadi korban.
Tindakan Restoratif yang Salah
Prof Asrorun menuturkan pemerintah tak perlu melakukan tindakan restoratif kepada para pelaku tindak pidana perjudian. Sebab, seseorang melakukan perjudian dalam keadaan sadar, tidak seperti pada kasus penyalahgunaan narkotika yang bisa jadi dipengaruhi hal yang lain.
"Kita juga harus konsisten ya, di satu sisi kita memberantas tindak perjudian salah satunya adalah melakukan langkah-langkah preventif, di sisi yang lain harus ada langkah disinsentif bagaimana pejudi justru jangan diberi bansos," katanya.
Dengan pembentukan satgas judi online, seharusnya pemerintah dapat mengungkap platform digital yang bergerak di bidang perjudian online. Artinya dalam melakukan tindakan pencegahan dan juga penindakan hukum secara holistik, jangan tebang pilih.
Bansos untuk Pelaku Judi Online
