Network
JAMBIAN.ID - Persoalan pucuk pimpinan pada level komisaris, berdampak pada penarikan dana sebesar Rp15 triliun oleh Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Penarikan dana sebesar itu turut menyita perhatian publik. Dikabarkan tengah pergantian pucuk pimpinan BSI.
Penarikan dana belasan triliun bermula dari polemik antara BSI dan Muhammadiyah, yang mempersoalkan kursi komisaris. Awalnya, ada permintaan nama oleh BSI ke Muhammadiyah untuk dicalonkan sebagai DPS dan Komisaris di BSI.
Muhammadiyah kemudian menyodorkan Jaih Mubarak sebagai calon DPS dan Abdul Mu'ti sebagai calon komisaris. Namun dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BSI pada 17 Mei 2024, Abdul Mu'ti tidak diterima sebagai komisaris. BSI justru mengangkat Felicitas Tallulembang yang merupakan politikus Partai Gerindra.
Pengurus Baru BSI Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) memutuskan membagikan dividen tunai Rp 855,56 miliar atau Rp18,54 per saham. Jumlah dividen BSI tersebut naik sebesar 100 persen dibandingkan dividen tahun buku 2022 senilai Rp9,24 per lembar saham.
Baca Juga: Besok Terjadi Pemadaman Listrik di Sejumlah Wilayah Jambi Berikut
Besaran dividen itu setara 15 persen laba tahun buku 2023 yang sebesar Rp5,7 triliun. Sebesar 20 persen laba 2023 atau senilai Rp1,14 triliun disisihkan sebagai cadangan wajib. Sisanya sebesar 65 persen atau sejumlah Rp3,7 triliun digunakan sebagai saldo laba ditahan. Selain penetapan dividen, RUPST juga menetapkan susunan kepengurusan baru dengan penunjukan Hj. Felicitas Tallulembang sebagai Komisaris Independen, Fauzi dan Nasaruddin sebagai Komisaris.
Bersamaan dengan itu, rapat memutuskan pemberhentian Budi Sarjito, Sutanto, dan Arief Rosyid Hasan dari kursi Komisaris. Di jajaran Direksi, rapat menyetujui pengangkatan Ari Rizaldi sebagai Direktur Treasury & International Banking. Sementara Ngatari tidak lagi menjabat sebagai Direktur Retail Banking BSI. “Kami meyakini keputusan pemegang saham ini akan menjadikan pengurus perseroan semakin solid, meraih kinerja yang berkelanjutan untuk menjadikan BSI bisa bersaing di kancah global," kata Direktur Utama BSI Hery Gunardi.
Pengangkatan pengurus perseroan tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan Muhammadiyah Tarik Dana Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah buka suara soal keputusan penarikan dana simpanan dan pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia (BSI).
Mereka menuturkan, penarikan dana dilakukan untuk meminimalkan persaingan yang mungkin terjadi di antara bank-bank syariah lain. Muhammadiyah menilai, porsi penempatan dana mereka terlalu terkonsentrasi di BSI. Sementara penempatan dana di bank-bank syariah lain masih sedikit. Secara bisnis, hal itu dinilai dapat menimbulkan risiko konsentrasi (concentration risk).
“Sehingga bank-bank syariah lain tersebut tidak bisa berkompetisi dengan margin yang ditawarkan oleh BSI, baik dalam hal yang berhubungan dengan penempatan dana maupun pembiayaan," kata Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Anwar Abbas, dikutip dari Pikiran Rakyat.com, Minggu (6/6/2024).
