JAMBIAN.ID - Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi melibatkan masyarakat dalam upaya mengurangi emisi karbon dengan menjaga hutan. Ini disampaikan dalam workshop meliput isu lingkungan yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jambi di Mahligai Tower, Telanaipura, Kota Jambi, Sabtu (2/3/2024).
Koordinator Program KKI Warsi Ade Chandra mengatakan perhutanan sosial menjadi skema yang digunakan untuk melibatkan masyarakat. Dengan program itu, masyarakat turut berpeluang mendapatkan berbagai pendanaan atas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan.
“Jadi, hutan-hutan itu dikelola masyarakat. Harapannya, hutan dikelola dengan baik. Ada peluang pembayaran berbasis kinerja result based payment (RBP). Maksudnya ada insentif kepada kelompok yang mengelola hutan secara baik. Di saat hutan dikelola oleh masyarakat, hutan akan tumbuh, maka emisi karbon akan berkurang,” katanya.
KKI Warsi Jambi sampai saat ini mendampingi izin perhutanan sosial dengan luas berkisar 130.000 hektare, tersebar di Kerinci, Merangin, Bungo, Sarolangun, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat. Masyarakat di berbagai daerah itu menjaga hutan dengan kearifan lokal.
“Kelompok masyarakat yang memegang izin perhutanan sosial itu akan di-sertifikasi. Ada sertifikasi nasional, dan sertifikasi dari luar yaitu Plan Vivo. Nanti kita persiapkan bagaimana mereka bisa mempertahankan hutannya. Kita hitung karbonnya. Dari di situlah masyarakat mendapatkan intensif atau reward,” ujarnya.
Tidak hanya itu, KKI Warsi turut mempunyai program Pohon Asuh. Melalui program ini masyarakat yang tinggal jauh dari hutan dapat berkontribusi dengan berdonasi Rp 200.000 untuk menanam sebatang pohon di hutan.
“Selama setahun pohonnya akan dijaga masyarakat yang tinggal dekat hutan. Donasi itu digunakan menjaga pohon itu serta hutan agar tidak dirusak,” kata Ade.
Sejauh ini, ada 19 hutan yang menjadi lokasi program Pohon Asuh, yakni berada di Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Kalimantan Utara. Di antaranya ada hutan adat.
Skema menjaga hutan dengan melibatkan masyarakat ini disampaikan tatkala workshop yang menjadi bagian serta dilaksanakan sebelum kegiatan utama Konferta ke-V AJI Jambi pada Sabtu (2/3/2024). Ada tiga pembahasan pokok dalam workshop tersebut, yaitu krisis iklim, perdagangan karbon, dan pertanian keberlanjutan.
Para pemateri dalam kegiatan ini ialah Koordinator Program KKI Warsi Ade Chandra, Manajer Kajian dan Penguatan Informasi Walhi Jambi Dwi Nanto, dan Sustainable Rubber Program Setara Jambi Rachmat Fauzan.
Puluhan mahasiswa, sejumlah dosen, dan jurnalis, yang hadir dalam kegiatan itu menyimak tentang bahayanya perubahan iklim dan bagaimana memitigasinya. Tidak hanya itu, para peserta juga mengenal kejahatan lingkungan yang memperparah laju perubahan iklim.
“Soal krisis iklim ini sangat krusial. Dampak dari deforestasi dari lahan gambut besar-besaran, pertambangan ilegal, semua itu berdampak ke laju perubahan iklim. Lalu, permukaan air naik,” kata Ketua AJI Jambi Ahmad Riki Sufrian.
Ia berharap para peserta dalam workshop ini dapat memiliki pengetahuan mendalam terkait masalah lingkungan dan perubahan iklim. Sehingga mahasiswa dan mahasiswi bisa lebih kritis lagi serta ke depan bisa memperjuangkan kelestarian lingkungan.
“Kita berharap juga presiden yang terpilih nanti, bisa perhatian terhadap isu lingkungan. Kita pun berharap Indonesia masih menjadi paru-paru dunia,” ujar Riki.
Sekilas tentang Konferta AJI
Konferta V merupakan konferensi AJI Jambi yang diselenggarakan setiap tiga tahun, untuk melakukan pergantian pengurus AJI Jambi. Relevan dengan perjalanan Konferta Jambi, senantiasa memilih tempat yang bernilai penting bagi publik. Sehingga kemudian bersesuaian dengan tema yang diusung dalam pelaksanaan Konferta.
AJI Jambi sebelumnya melaksanakan Konferta di kampung narkoba (2018) kemudian di Candi Muara Jambi (2021). Konferta V merupakan salah satu momen bagi AJI Jambi untuk melakukan pergantian pengurus, menyusun rencana untuk mengawal demokrasi di daerah serta memikirkan kesejahteraan jurnalis, kemudian memfokuskan perhatian dengan persoalan lingkungan melalui rangkaian kegiatan workshop.
Media adalah benteng terakhir untuk meredam gelombang kekuasaan dinasti politik dan oligarki. Belakangan benteng itu remuk. Puing kehancuran media bahkan lenyap dalam samudera media sosial. Pemberitaan politik seolah sekedar hiburan. Gimik-gimik politik pun tumbuh subur pada pemilu tahun ini.
Perkawinan kepentingan media dan politik untuk merebut hati milenial dan generasi Z sekitar 56 persen atau 106,358 juta pada tahun politik sungguh berbahaya. Pemberitaan cenderung sekedar hiburan dan sensasional belaka, bukan mengulik rekam jejak pemimpin, dampak panjang keputusan politik dan kesehatan demokrasi. Sehingga kekuatan oligarki dan dinasti politik dengan ‘sadar’ masuk dalam pikiran publik. Lalu sebagian besar orang permisif terhadap praktik lancung penguasa yang merupakan bagian dari oligarki dan dinasti politik.
Media partisan secara terang-terangan memuluskan agenda oligarki. Media yang independen tanpa sengaja memberi ruang bagi pernyataan elit yang memaklumi dinasti politik. Puncak dari kekacauan ini, akhirnya akademisi dari perguruan tinggi turun gunung membongkar kepalsuan oligarki dan dinasti politik yang menggerogoti demokrasi.
Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Media nyaris tenggelam dalam banjir informasi di media sosial. Menurut riset Katadata Insight Center periode 2020-2022, sumber informasi utama masyarakat adalah media sosial (72,6%) lalu televisi (60%) dan situs berita online (27,5%). Walau begitu masih ada harapan, jika merujuk Edelman Trust Barometer Global Report 2022, tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap media berada di peringkat kedua tertinggi di dunia sebesar (73%). Padahal negara-negara lain justru mengalami penurunan ekstrem.
Suka atau tidak, politik adalah muara segala kekuasaan. Artinya dengan bersender pada media yang independen, publik mendapatkan pendidikan politik. Termasuk menelanjangi politikus yang mengabdi kepada oligarki, agar keberpihakan publik berada di jalur yang benar. Contoh media melakukan negative campaign sesuai dalil-dalil Kode Etik Jurnalistik. Agar isu-isu penting terdengar dan suara yang terpinggirkan mendapat sorotan. Tak hilang dalam gimik-gimik politik rendahan.
Contoh lain, dengan memuat isu krisis iklim secara mendalam, media dengan mudah akan menghancurkan gurita kekuasaan oligarki. Semakin banyak yang paham jika masyarakat adat terluka dan merana, hukum-hukum direkayasa untuk menguntungkan segelintir orang dan hutan-hutan roboh karena cuan: muaranya ketimpangan merajalela, anak-anak stunting dan wabah menerjang.
Atas dasar itu, pada Konferta V AJI Kota Jambi akan terus menggaungkan media massa yang menjadi sumber informasi yang benar, independen, dan terverifikasi untuk publik. Kemudian menyerukan pesan World Press Freedom Day di Accra yang menghasilkan Deklarasi Ghana: (1) mendorong keragaman kepemilikan , (2) memberikan ruang bagi seluruh lapisan masyarakat (the voice of the voiceless), dan (3) penguatan bisnis media dan kesejahteraan jurnalis untuk menghadirkan jurnalisme berkualitas dan jurnalisme investigatif.
Atas persoalan tersebut, maka AJI Jambi dalam rangkaian kegiatan Konferta ke-5, juga menggelar workshop meliput isu lingkungan dengan tema: Krisis Iklim, Perdagangan Karbon dan Pertanian Berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini dapat meningkatkan kolaborasi antara AJI Jambi dan lembaga yang sama.***